PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP Standar Akuntansi Pemerintah

 Akuntansi

PP No 71 tahun 2010 tentang SAP Standar Akuntansi Pemerintah – Peraturan Pemerintan No 71 tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya dalam penyusunan dan pencatatan laporan keuangan.

PP No 71 Tahun 2010 ini diterbitkan sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Lampiran I

  • Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  • Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran II

  • Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-masing Laporan Keuangan akan mengalami perubahan.

Perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:

Lampiran I

  • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
  • Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
    • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
    • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
    • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
    • PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
    • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
    • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
    • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
    • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
    • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
    • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Lampiran II

  • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
  • Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
    • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
    • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
    • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
    • PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
    • PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
    • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
    • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
    • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
    • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
    • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang diambil oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini adalah dengan beranjak dari PP 24 tahun 2005 yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PP 24 tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini diharapkan pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International Public Sector of Accounting Standards (IPSAS) yang diacu oleh KSAP.

Peraturan Pemerintah No 71 ini selanjutnya dapat anda download pada link berikut ini PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP Standar Akuntansi Pemerintah.

Semoga tulisan tentang PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP (standar akuntansi pemerintah ) ini dapat bermanfaat bagi anda.

Author: 

Anhar Wahyu is The Founder of  Lintas Berita He is also Founder of Pusat Materi and WikiCaraPedia He started blogging in 2009 at Blog UMY. He stay at Yogyakarta, You can connect him via His Google+ account or Facebook.