Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia – Perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam sebuah undang – undang. Sehingga sebenarnya masalah yang timbul di kemudian hari akibat perkawinan / pernikahan beda agama juga tidak ada hukum undang – undang yang mengaturnya.

Undang – undang yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah :

  • Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
  • Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (“PP No. 9/1975”). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 PP No. 9/1975).

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Akan tetapi, pada praktiknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1.      meminta penetapan pengadilan,

2.      perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,

3.      penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan

4.      menikah di luar negeri.

Itulah sedikit penjelasan tentang Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia semoga bermanfaat.

Facebook Comments

Artikel Lainnya

Penerimaan Pendaftaran POLWAN 2014 Penerimaan Pendaftaran POLWAN 2014 - Untuk tahun 2014 ini POLRI memang belum mengumumkan secara jelas tentang berapa jumlah personil Polwan yang dibut...
Info Resmi Pendaftaran Taruna STPI 2014 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau lebih dikenal dengan nama STPI Curug kembali membuka Pendaftaran Taruna untuk tahun ajaran 2014-2015. Beriku...
Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Baru UGM 2013 Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Baru UGM 2013 - Universitas Gadjah Mada atau biasa disebut dengan UGM adalah salah satu Universitas Terbaik di Indones...
Pesan Buku Sipencatar AMG 2013 – 2014 Pesan Buku Sipencatar AMG 2013 - 2014 - Buku ini murni hasil karya taruna AMG dan tidak dijual di tempat-tempat pendaftaran BMKG. Buku ini bertujuan u...
Masih Pentingkah Skripsi ? Masih Pentingkah Skripsi ? - Sebuah pertanyaan yang relevan untuk dikaji dan dijawab dengan kacamata kedepan, kenapa saya mempertanyakan perlunya SKRI...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*