Definisi – Definisi Ilmu Politik Dari Para Pakar

 Pendidikan, UMY

Definisi – Definisi Ilmu Politik Dari Para Pakar Politik disini mungkin akan menambah referensi bagi anda semua, semoga dengan definisi politik ini dapat menambah wawasan anda semua.


1.         Soelaiman Soemardi

Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.

2.         George B de Huszer dan Thomas H. Stevenson
Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-pertama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dan negara.

3.         Ossip K. Fechtheim
Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negera, sejauh mana negara merupakan organisasi kekuasaan , dan sifat serta tujuan daripada gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
Ilmu yang kekuasaan politik dan tuajan politik mempengaruhi satu sama lain dan saling tergantung satu sama lain.

4.         J. K. Blintschli
Ilmu politik ialah ilmu yang bersangkutan dengan negara, yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam keadaannya, dalam sifat essensialnya, macam-macam bentuk dan manifestasinya dan perkembanganya.

5.         Conley H. Dillon, Carl Leiden dan Paul D. Stewart
Ilmu politik merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari usaha manusia untuk memerintah dirinya sendiri, untuk menciptakan pemerintahan dan negara dan untuk mengendalikan nasib sosialnya yaitu nasibnya dalam hidup bermasyarakat, ilmu politik juga mempelajari sifat yang abstrak dari negara dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Legitimasi, Kedaulatan dan Otoritas

(Terjemahan tugas PIP)

Hubungan 3 konsep dari legitimasi (hak kekuasaan), kedaulatan dan otoritas adalah dasar ilmu politik. Sebenarnya legitimasi memiliki arti bahwasanya raja atau ratu yang sah itu menempati tahta karena timbulnya “legitimasi”. Sejak abad pertengahan, istilah ini telah mengalami perluasan makna tidak hanya berarti “hak sah untuk memerintah” tapi juga menjadi “hak secara psikologi untuk memerintah”. Legitimasi sekarang mengarahkan anggapan masyarakat bahwa aturan pemerintah itu semuanya benar. Dengan begitu, walaupun kita sangat tidak suka dengan pemerintahan kita, tapi pada umumnya kita mematuhinya. Kita tetap membayar pajak. Cara cepat menguji legitimasi adalah seberapa banyak polisi di daerah tersebut. Sedikitnya polisi, seperti yang ada di Swedia dan Norwegia, adalah sebuah tanda tidak perlunya pemaksaan. Legitimasinya tinggi. Banyaknya polisi, seperti di Francos Spanyol atau Ceausescus Rumania, adalah suatu tanda bahwa mereka masih butuh pemaksaan; legitimasinya rendah.

Ketika legitimasi mengalami pergeseran, masyarakat merasa kurang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan mematuhi hukum, karena pemerintahan itu sendiri tampak tidak bersih dan tidak jujur. Dengan segera, ketidakpatuhan oleh masyarakat umum dapat mencuat ke permukaan. Seperti yang diketahui, Presiden Mobutu di Zaife (sekarang Kongo), Presiden Suharto di Indonesia, dan Presiden Causesca di Rumania, sebuah rezim legitimasi yang runtuh, (menunjukkan bahwa) tidak ada satupun bentuk pemaksaan yang bisa membuat orang patuh.

Sebuah pemerintahan berhasil memiliki legitimasi setelah menghabiskan waktu yang lama. Pemerintahan yang lama berdiri, pada umumnya dihormati oleh rakyatnya. Faktanya adalah konstitusi yang berumur dua abad lamanya telah menganugerahkan sebuah kesepakatan besar dari legitimasi pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintahan-pemerintahan baru, di lain pihak, memiliki legitimasi yang goyah; banyak dari warga mereka yang tidak cepat yakin atau bahkan tidak menghormati pemerintahan mereka.
Kedua, pemerintah meraih sebuah legitimasi dengan cara memerintah dengan baik. Memastikan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan menegakkan keadilan yang sama rata (semuanya itu) akan membangun sebuah legitimasi. Pemerintahan Jerman Barat, berdiri pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang dunia kedua, pertamanya hanya memiliki legitimasi yang sangat lemah, tetapi dapat memimpin tingkat kepemimpinan politik dengan gaung kebijakan-kebijakan ekonomi secara bertahap menghasilkan pemerintahan Bonn yang merupakan sebuah kesepakatan hebat dari sebuah legitimasi. Di lain pihak, Republik Jerman Weimar yang ikut dalam peran dunia I dihadapkan pada rentetan bencana ekonomi dan politik yang sesungguhnya merusak legitimasinya dan membuka jalan naiknya Hitler untuk berkuasa.

Ketiga, struktur pemerintahan juga dapat memberikan kontribusi bagi legitimasinya. Jika masyarakat merasa terwakili sewajarnya dan memiliki suara dalam pemilihan pejabat perwakilan mereka, mereka lebih memungkinkan untuk patuh. Akhirnya, pemerintah menopang legitimasi mereka dengan simbol-simbol nasional. Bendera, monumen-monumen bersejarah, pawai patriotik dan pidato yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah itu sah dan harus dipatuhi. Ketika elemen-elemen lain dari legitimasi ditinggalkan, bagaimanapun juga, manipulasi dari simbol-simbol nasional kemungkinan muncul menjadi sebuah lelucon palsu. Sebuah patung raksasa dari seorang diktator, Marcos, berkebangsaan Filipina telah menjadi sebuah objek tertawaan dan merupakan sebuah simbol keasalahan dengan rezimnya. Simbol-simbol dari mereka sendiri (yaitu) jangan membuat legitimasi.

Kedaulatan (dari bahasa perancis lama “menguasai”) mula-mula berarti kekuatan seorang raja untuk mengendalikan kerajaanya. Lalu, arti ini mendapatkan perluasan arti yaitu pengendalian nasional pada wilayah negara, menjadi tuan di tanah sendiri. Negara-negara (lainnya) merasa sangat iri dengan kedaulatan dan pemerintahan mereka yang sangat peduli untuk melindungi kedaulatan tsb. Mereka menyiapkan bala tentara untuk mencegah serangan asing, mengontrol daerah perbatasan dengan passport dan visa serta memburu para teroris.

Perpecahan di atas kedaulatan berakibat sangat buruk: Palestina, Irlandia Utara, dan Bosnia adalah beberapa contoh yang baru-baru ini mengalami hal demikian. Kedaulatan dan legitimasi tidak dapat dipisahkan. Kemunduran legitimasi memungkinkan adanya kemunduran kedaulatan. Contohnya, Lebanon yang pernah dikuasai beberapa dekade oleh orang-orang Kristen, walaupun mereka minoritas. Di mata kaum muslimim Libanon, legitimasi pemerintah kurang karena hanya mendengarkan permintaan orang-orang Kristen tanpa mempedulikan umat Islam. Pada tahun 1975, tiba-tiba terjadi perselisihan penduduk sipil sebagai akibat selusin gembong politikus – milisi agama yang berperang untuk merebut kursi kepemimpinan. Syiria menduduki Lebanon bagian timur pada tahun 1976, dan Israel menduduki Lebanon bagian selatan pada tahun 1982. Intinya, Lebanon kehilangan kedaulatannya (yang mana saat ini mereka berusaha secara perlahan merebut kembali). Ini bisa terjadi karena tidak adanya kontrol wilayah kekuasaanya juga tidak adanya perlawanan terhadap penyerbuan asing. Hilangnya legitimasi memicu hilangnya kedaulatan.

Otoritas adalah kemampuan secara psikologi yang dimiliki oleh para pemimpin untuk membuat orang lain patuh kepada mereka. (Kemampuan) ini bersandar pada rasa berkewajiban yang didasarkan pada kekuatan legitimasi jabatan. Seorang prajurit mematuhi komandannya, pengemudi mematuhi polisi lalu lintas, pelajar mematuhi gurunya. Tapi tidak semua orang tunduk pada otoritas. Beberapa prajurit ada yang tidak patuh, beberapa pengendara/ pengemudi ada yang kebut-kebutan. Dan beberapa pelajar ada yang mengabaikan tugasnya. Masih banyak orang yang patuh dengan apa yang sering mereka rasakan sebagai otoritas legitimasi.

Tidak sedikit otoritas muncul bersamaan dengan jabatan, tapi itupun juga masih harus dilatih. Seorang Presiden Amerika mendapatkan otoritas hanya karena dia seorang presiden. Gerald Ford disegani walaupun dia tidak terpilih sebagai presiden atau wakil presiden. (Sebagian kecil pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat menjadi wakil presiden ketika Spiro T. Agnew mundur dan (menjadi) presiden ketika Richard Nixon berhenti). Tapi dia terpilih (Gerald Ford) terdahulu. Richard Nixon terlibat dalam skandal bendungan air pada tahun 1972, mengalami keretakan otoritas eksekutif yang sangat akut sehingga dia tidak bisa memerintah secara efektif. Jadi dia berhenti pada tahun1974 beberapa waktu sebelum pengadilan menyatakan dia sebagai terdakwa. Seorang presiden butuh persetujuan yang tulus dari kongres-kongres, lembaga-lembaga pengadilan, instansi-instansi publik dan kepentingan-kepentingan yang ada di beberapa group. Ketika Nixon tidak memiliki persetujuan tersebut, diapun berakhir.

Singkatnya, legitimasi berarti memberikan rasa hormat untuk sebuah pemerintahan, begitu juga dengan kedaulatan untuk suatu negara dan otoritas bagi seorang pemimpin. Tidak ada yang otomatis, semuanya pasti didapat (dengan proses). Ketika anda mendapatkan satu, anda mendapatkan lainnya. Ketika yang satu hanyut, maka biasanya yang lainnya akan ikut.

Author: 

Anhar Wahyu is The Founder of  Lintas Berita He is also Founder of Pusat Materi and WikiCaraPedia He started blogging in 2009 at Blog UMY. He stay at Yogyakarta, You can connect him via His Google+ account or Facebook.

No Responses

Leave a Reply